Sabtu, 01 Agt 2026 NasionalHukum & KriminalEkonomiSeputar TangselTeknologi
Breaking
Beranda › Ekonomi
Ekonomi

Serapan APBD Tangsel Baru 31 Persen hingga Juni 2026, BKAD Optimistis Meningkat di Semester II

✍️ Nalendra 🕒 07 Jul 2026 👁️ 10x dibaca
Gedung Balaikota Tangsel di Jalan Parakan, Pamulang Dua.
Gedung Balaikota Tangsel di Jalan Parakan, Pamulang Dua. Foto: Foto: Gapey Sandy

Tangsellife.com - Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hingga akhir Juni 2026 mencapai 31 persen. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel optimistis realisasi anggaran akan meningkat pada semester kedua seiring percepatan pelaksanaan program di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangsel, Hadi Widodo, mengatakan capaian tersebut merupakan realisasi anggaran per 30 Juni 2026.

"Saat ini sudah 31 persen, sampai dengan akhir bulan kemarin ya per 30 Juni. Kita harus optimis lah," ujar Hadi, Senin (6/7/2026).

Proses Pengadaan Jadi Kendala Utama

Hadi menjelaskan, secara umum tidak ada persoalan terkait ketersediaan anggaran maupun proses pencairan dana. Kendala terbesar justru berada pada proses pengadaan barang dan jasa yang masih berlangsung di masing-masing OPD.

Menurutnya, proyek-proyek konstruksi membutuhkan tahapan pengadaan yang cukup panjang sehingga berpengaruh terhadap realisasi serapan anggaran.

"Secara umum mungkin di proses pengadaan. Kalau dari sisi ketersediaan anggaran sih kita Insya Allah siap sebenarnya ada. Tapi mungkin masing-masing OPD punya kendala teknis masing-masing," katanya.

Ia menambahkan, proyek pembangunan fisik memiliki porsi anggaran terbesar sehingga keterlambatan proses pengadaan ikut memengaruhi persentase serapan APBD secara keseluruhan.

Pembayaran Proyek Dilakukan Setelah Pekerjaan Selesai

BKAD juga menjelaskan bahwa pembayaran kepada pihak ketiga baru dilakukan setelah pekerjaan fisik selesai dikerjakan.

Kondisi tersebut membuat sejumlah proyek yang telah berjalan belum tercatat sebagai realisasi anggaran.

"Kalau fisik itu kan pekerjaannya selesai dulu, baru dibayar kepada pihak ketiga," jelas Hadi.

Inspektorat Jadi OPD dengan Serapan Tertinggi

Hadi menyebut perangkat daerah yang menangani pembangunan fisik masih menjadi kelompok dengan tingkat serapan anggaran terendah.

Sebaliknya, OPD yang didominasi belanja operasional mencatat realisasi anggaran lebih tinggi.

"Yang tertinggi penyerapannya Inspektorat. Kemudian Setwan dan Setda juga tinggi-tinggi penyerapannya," ujarnya.

BKAD Dorong Percepatan di Semester Kedua

Memasuki semester kedua tahun anggaran 2026, BKAD akan terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan di seluruh OPD.

Selain itu, berbagai kendala teknis yang menghambat penyerapan anggaran akan diidentifikasi agar dapat segera diselesaikan.

"Pastinya harus ada percepatan dan penyelesaian terhadap kendala-kendala. Dicari dulu kendalanya apa, kemudian dicarikan solusinya. Dari sisi kebijakan maupun ketersediaan anggaran tidak ada hambatan," pungkas Hadi.

N
NalendraPemimpin Redaksi
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update