Krisis Gedung SMPN di Tangsel, 16 Ribu Lulusan SD Tak Tertampung Sekolah Negeri

Tangsellife.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih menghadapi persoalan serius terkait keterbatasan daya tampung SMP Negeri. Setiap tahun, sekitar 24.000 siswa lulus SD, sementara SMP Negeri yang tersedia hanya mampu menampung sekitar 8.000 siswa.

Artinya, masih ada sekitar 16.000 lulusan SD yang belum tertampung di SMP Negeri.

Kondisi tersebut membuat Pemkot Tangsel harus berpacu dengan waktu untuk menambah jumlah sekolah negeri. Namun, rencana pembangunan sekolah baru justru menghadapi persoalan lain, yakni keterbatasan lahan dan penolakan warga.

Persoalan ini mencuat dalam mediasi antara jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Tangsel dengan warga RW 16 Perumahan Bukit Nusa Indah, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Sabtu (5/9/2026).

Tangsel Butuh Sedikitnya 10 SMP Negeri Baru

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Tangsel Deden Deni mengungkapkan ketimpangan antara jumlah lulusan SD dan daya tampung SMP Negeri masih cukup besar.

Dari sekitar 24.000 lulusan SD setiap tahun, hanya sekitar 8.000 siswa yang dapat ditampung di SMP Negeri.

"Jumlah lulusan SDN ada 24.000, sedangkan yang bisa masuk SMPN hanya 8.000 siswa. Sehingga kita sebenarnya memerlukan setidaknya 10 sekolah baru," papar Deden dalam notulen rapat mediasi.

Kebutuhan penambahan sekolah tersebut menjadi semakin mendesak di wilayah Kecamatan Ciputat. Saat ini, wilayah tersebut baru memiliki tiga SMP Negeri.

Pemkot Tangsel kemudian memasukkan target pembangunan tujuh sekolah baru hingga 2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Namun, upaya tersebut tidak mudah dilakukan.

Terbentur Keterbatasan Lahan

Salah satu kendala utama pembangunan SMP Negeri baru di Tangsel adalah keterbatasan lahan milik pemerintah.

Kondisi ini menjadi persoalan tersendiri karena sebagian besar wilayah Tangsel telah dipenuhi kawasan permukiman.

Dindikbud Tangsel mengakui kajian pembangunan sekolah harus dilakukan secara simultan setelah pemerintah mendapatkan lahan yang dinilai memungkinkan untuk digunakan.

"Karena keterbatasan lahan, kajian dilakukan setelah mendapat lahan. Di Kecamatan Ciputat sendiri saat ini baru terdapat 3 SMPN," ujarnya.

Salah satu lahan yang kemudian dipertimbangkan Pemkot Tangsel berada di Perumahan Bukit Nusa Indah.

Lahan yang tercatat dalam KIB A tersebut memiliki luas sekitar 2.559 meter persegi dan direncanakan menjadi lokasi pembangunan SMP Negeri 25 Tangsel.

Warga Tolak Lokasi, Bukan Pembangunan Sekolah

Rencana pembangunan SMPN 25 di dalam kawasan perumahan tersebut kemudian mendapat penolakan dari warga RW 16 Bukit Nusa Indah.

Warga menilai pembangunan sekolah dengan skala besar di kawasan permukiman yang memiliki akses jalan terbatas dapat menimbulkan persoalan baru.

Ketua RW 16 Bukit Nusa Indah, Hendi Wahyono, menegaskan penolakan warga bukan berarti mereka menentang program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.

Menurut Hendi, warga justru memahami pentingnya pembangunan sekolah negeri. Persoalan yang dipermasalahkan adalah lokasi pembangunan yang dinilai kurang tepat.

"Kebutuhan sekolah adalah keinginan mulia atas pendidikan yang harus dijunjung tinggi. Yang ditolak warga bukan pendidikannya, tetapi tempat yang tidak sesuai jika dibangun di tempat tersebut," tegas Hendi.

Ia juga mempertanyakan dampak pembangunan sekolah terhadap kenyamanan warga maupun para siswa nantinya.

"Apakah akan menjamin kenyamanan para peserta didik dan juga kenyamanan para penghuni perumahan?" ujarnya.

Sekolah Empat Lantai Tampung 1.000 Siswa

Sebelumnya, rencana pembangunan gedung SMP Negeri 25 di kawasan Perumahan Bukit Nusa Indah memang telah menuai protes warga.

Pembangunan tersebut direncanakan berupa gedung sekolah empat lantai dengan kapasitas hingga 1.000 siswa.

Warga menilai pembangunan fasilitas pendidikan dengan kapasitas besar di atas lahan sekitar 2.559 meter persegi tidak ideal, terlebih sekolah tersebut berada di lingkungan perumahan dengan akses jalan yang relatif sempit.

Di satu sisi, Pemkot Tangsel harus mengejar ketertinggalan jumlah sekolah negeri untuk mengatasi persoalan daya tampung. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan aspirasi warga dalam menentukan lokasi pembangunan.

Persoalan inilah yang kini menjadi pekerjaan rumah Pemkot Tangsel dalam upaya memperluas akses pendidikan negeri bagi masyarakat.