Guru Besar UNS: Safari Politik Jokowi Berpotensi Buka Skenario 'Jokowisme 2.0' Menuju 2029
Tangsellife.com - Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dimulai dari Lampung dinilai menjadi sinyal bahwa mantan kepala negara tersebut masih ingin menjaga pengaruhnya dalam peta politik nasional menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Agus Riewanto, menilai langkah Jokowi membuka peluang munculnya skenario politik baru yang disebut sebagai "Jokowisme 2.0".
Safari Politik Jokowi Dinilai Jaga Basis Dukungan
Menurut Agus, kunjungan politik Jokowi ke sejumlah daerah bukan sekadar agenda silaturahmi, tetapi juga menjadi strategi untuk mempertahankan jaringan politik dan loyalitas para relawan yang selama ini mendukungnya.
Ia menilai jaringan tersebut dapat menjadi modal penting dalam membangun poros politik baru setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden.
"Ini membuka ruang bagi skenario 'Jokowisme 2.0': mengorbitkan Gibran atau Kaesang atau menjadi patron poros baru di luar Gerindra-PDIP," kata Agus.
Pengaruh Jokowi Dinilai Masih Diperhitungkan Elite Politik
Agus menjelaskan, meski dampak safari politik Jokowi belum terlihat secara langsung terhadap elektabilitas, pengaruhnya di kalangan elite politik masih sangat besar.
Menurutnya, keberadaan Jokowi membuat konfigurasi politik nasional tetap dinamis karena berbagai kekuatan politik masih mempertimbangkan posisinya.
"Secara elektoral, dampaknya belum terasa. Tapi secara elite, dampaknya besar," ujarnya.
Ia menambahkan, Jokowi kini menjadi salah satu faktor penting yang tidak bisa diabaikan oleh partai-partai besar.
"Jokowi menjadi 'faktor X' yang membuat Prabowo tidak bisa mengabaikannya, dan PDIP tidak bisa mengklaim otomatisasi suara Jokowi," jelas Agus.
Strategi Menjaga Relevansi Politik Pascapresiden
Menurut Agus, aktivitas politik Jokowi saat ini merupakan bagian dari upaya menjaga relevansi, otonomi, sekaligus daya tawar politik setelah lengser dari kursi kepresidenan.
Ia melihat langkah tersebut sebagai strategi yang lazim dilakukan mantan kepala negara untuk tetap memiliki pengaruh dalam dinamika politik nasional.
"Ini strategi mantan presiden untuk menjaga relevansi, otonomi, dan daya tawar. Intinya: kerja sama di permukaan, kompetisi pengaruh di balik layar," katanya.
Hubungan Jokowi, Prabowo, dan Gibran Dinilai Saling Menguntungkan
Agus juga menilai hubungan antara Jokowi, Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak berada dalam posisi saling berseberangan.
Menurutnya, publik tidak tepat memandang hubungan ketiganya sebagai hubungan oposisi maupun subordinasi.
"Publik harus melihatnya sebagai 'coexistence with competition'. Bukan oposisi, karena Gibran ada di dalam kabinet. Tapi juga bukan sub-ordinasi," ujarnya.
Ia menyebut ketiga tokoh tersebut memiliki hubungan yang saling menguntungkan dalam menghadapi dinamika politik menuju Pilpres 2029.
"Jadi antara Jokowi, Prabowo, Gibran adalah aktor yang mutualis untuk kepentingan Pilpres 2029," pungkasnya.
