ASN Wajib Sampaikan Informasi Akurat, Menteri PAN-RB: Kunci Bangun Kepercayaan Publik
Tangsellife.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyampaikan informasi yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurut Rini, keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat menghadiri kegiatan PPID Sharing 2026 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
ASN Punya Kewajiban Menyediakan Informasi yang Benar
Rini menekankan bahwa informasi merupakan aset strategis yang dapat memengaruhi keputusan masyarakat. Oleh karena itu, setiap ASN harus memastikan informasi yang diberikan kepada publik benar, lengkap, dan mudah dipahami.
"Kita sebagai ASN bagian dari pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat. Karena salah satu tugas kita adalah melayani publik, untuk itu kita harus menciptakan kepercayaan publik," ujar Rini dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Ia menambahkan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus dilakukan secara terbuka dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterbukaan Informasi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Menurut Rini, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Semakin terbuka sebuah organisasi, kata dia, semakin besar pula tanggung jawabnya dalam membangun komunikasi yang jujur, jelas, dan kredibel kepada masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan informasi yang beredar tidak bias, mudah dipahami publik, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Empat Langkah Perkuat Keterbukaan Informasi
Dalam paparannya, Rini mengungkapkan terdapat empat langkah utama yang harus diperkuat untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.
Langkah pertama adalah meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
Kedua, memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat akses dan penyebaran informasi.
Ketiga, meningkatkan kapasitas aparatur negara agar mampu menjalankan fungsi komunikasi publik secara profesional.
Keempat, membangun hubungan yang baik dengan media massa dan berbagai pemangku kepentingan.
"Transparansi dan keterbukaan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujarnya.
ASN Harus Jadi Komunikator Publik yang Bertanggung Jawab
Rini menegaskan bahwa ASN tidak boleh sembarangan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Setiap informasi yang disampaikan harus berbasis fakta dan tidak menyesatkan masyarakat.
Selain sebagai penyedia informasi, ASN juga berperan sebagai komunikator publik yang bertanggung jawab dalam menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah.
"ASN tidak boleh sembarangan memberikan informasi, tidak boleh bohong, dan penyampaian kebijakan harus jelas, etis, serta mudah dipahami oleh masyarakat," tegasnya.
Dorong Partisipasi Publik Lewat Keterbukaan Informasi
Selain membangun kepercayaan, keterbukaan informasi juga dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Rini mencontohkan keberadaan platform pengaduan nasional LAPOR! yang menjadi sarana masyarakat menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada pemerintah.
"Kalau kita terbuka, kita juga bisa membangun partisipasi publik kepada masyarakat. Kita punya lapor.go.id untuk seluruh instansi pemerintah bisa mengikuti seperti apa yang dikeluhkan masyarakat," katanya.
Menurutnya, masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
PPID Berperan Penting dalam Keterbukaan Informasi
Dalam kesempatan tersebut, Rini juga menyoroti peran penting Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memastikan keterbukaan informasi berjalan optimal.
PPID bertugas mengelola, menyediakan, serta menyampaikan informasi publik secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa setiap ASN merupakan representasi pemerintah di mata masyarakat sehingga pelayanan publik harus menjadi prioritas utama.
"Tugas ASN adalah melayani masyarakat. Jadi, layanan kepada masyarakat harus diutamakan. Informasi yang diberikan harus benar-benar akurat sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," pungkasnya.
PPID Sharing 2026 turut menghadirkan sejumlah praktisi komunikasi, di antaranya Becky Tumewu dan Wahyu Wiwoho, yang membagikan strategi komunikasi publik di era keterbukaan informasi dan transformasi digital.
